Indonesia ini Republik, atau Monarki ?

Mari kita amati dengan sepintas lalu (tak perlu terlalu serius mengamati, bisa puyeng nanti) perkembangan politik di negeri kita akhir-akhir ini, terutama dalam hal pemilihan para pemimpin di berbagai tingkatan dan institusi.  Baik pemimpin di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, di tingkat lembaga tinggi negara maupun di tingkat organisasi sosial politik.

Melihat betapa yang terpilih seringkali memiliki hubungan keluarga, kadang terlintas ” celetukan iseng “ di benak saya, sebetulnya pemerintahan di negara kita ini Republik atau Monarki sih ? kok anak menggantikan Bapak, istri menggantikan suami, bapak berdampingan dengan anak ? heran deh …

Meleburnya berbagai kesultanan/ kerajaan di Nusantara ke dalam hegemoni NKRI

Sebelum negara Republik Indonesia diproklamasikan dan ditetapkan sebagai negara dengan bentuk pemerintahan Republik, telah berdiri sejak berabad-abad berbagai kesultanan /kerajaan besar dan kecil dengan kekuasaannya masing-masing di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh adalah Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Gianyar, Kesultanan Gowa Tallo, Kesultanan Bone,  Kesultanan Banjar, Kesutanan Pontianak, Kesultanan Deli, Kesultanan Siak inderagiri, dll, dengan para Sultan dan Raja yang sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya.Kalau kemudian para Sultan/ Raja ini secara sukarela memutuskan meleburkan kesultanannya kedalam wilayah Republik Indonesia, tentu hal tersebut harus diartikan sebagai sebuah keputusan yang sangat besar, penting,yang dilakukan dengan penuh pengorbanan dan lapang dada. Meleburkan wilayah kedaulatan ke dalam sebuah hegemoni yang baru saja terbentuk, bukanlah perkara sederhana. Ini berkaitan dengan berakhirnya secara formal kekuasaan para Sultan yang telah dipegang selama berabad-abad dari generasi ke generasi secara turun temurun.

Sejarah juga mencatat bagaimana berbagai kesultanan/kerajaan tersebut mendukung kemerdekaan Indonesia dengan berbagai upaya. Dari mulai menyumbang sejumlah besar dana berupa uang dan emas seperti yang dilakukan kesultanan Siak Inderagiri, memberikan bantuan politis berupa merelakan daerahnya dijadikan ibu kota negara seperti yang dilakukan kesultanan Yogyakarta, sampai menciptakan lambang negara Garuda Pancasila oleh penguasa Kesultanan Pontianak, Sultan Hamid II, turut merumuskan konstitusi RI UUD 1945 yang dilakukan oleh raja Gianyar Bali Ida Anak Agung Gde Agung, dll.  Betapa besar pengorbanan dan jasa Kesultanan/ Kerajaan itu terhadap berdirinya NKRI.

Negara Moderen dengan Rakyat Tradisional

inilah keniscayaan sebuah sejarah. Kekuasaan kesultanan/ kerajaan besar kecil yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini telah berakhir seiring dengan meleburnya kesultanan/ kerajaan tersebut ke dalam wilayah kedaulatan NKRI. Kehidupan monarkis telah menjadi bagian dari masa lalu. Negara kitapun telah berkembang menjadi negara maju dan moderen. Itu secara kasat mata. Namun dibalik itu banyak fakta yang berbicara tentang ” jiwa ” sebagian rakyat yang tetap tinggal di alam tradisional, yakni sebuah alam yang bersifat genealogis dan religio – magi. Secara sederhana genealogis dapat diartikan sebagai sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa setiap manusia yang tinggal dalam suatu wilayah memiliki pertalian darah yang sama dan mereka dipimpin oleh seorang ketua yang memiliki kharisma kuat. Sementara religio – magi kurang lebih adalah bahwa pemimpin adalah utusan Tuhan, yang oleh karenanya untuk mengekalkan kepemimpinannya itu, Tuhan telah memberinya kharisma yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya yang merupakan ahli waris sang Pemimpin tersebut.

Sifat tradisional ini merupakan sifat asli masyarakat Indonesia sejak ribuan tahun yang dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme , serta pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang pernah sangat berjaya selama 1000 tahun di bumi pertiwi ini. Sebagai catatan, Hindu-Buddha disini bukan sebagai agama, namun lebih sebagai kebudayaan. Masuk akal jika tak mudah bagi masyarakat Indonesia untuk begitu saja melepaskan diri dari pengaruh yang seolah sudah mengurat akar di dalam kehidupan kita. Dan cara pandang tradisional yang mengagungkan peran seorang pemimpin ini kian disuburkan dengan datangnya era feodalisme yang juga berlangsung selama ratusan tahun di negeri kita. 

Politik Dinasti dalam Pemilihan Ketua Ini dan Itu

Tak perlu menuding golongan tak terpelajar sebagai orang-orang yang memiliki cara pandang tradisional. Nyatanya golongan terpelajarpun, yang jelas-jelas memiliki tingkat pendidikan tinggi, tingkat ekonomi – sosial yang baik, dan memiliki pemahaman politik yang memadaipun, masih banyak yang terpengaruh oleh cara pandang tradisional ini.

Cara pandang ini terlihat dari proses pemilihan ketua ini dan itu yang masih sangat mementingkan kharisma pemimpin, mendahulukan dinasti, dan percaya bahwa kita tidak akan maju jika tidak dipimpin oleh pemimpin tertentu dan keturunannya. 

Mau contoh ? boleh. Mari kita lihat siapa saja yang menjadi kepala daerah dan menjabat ini dan itu di Provinsi banten. Silahkan Googling sendiri, dan anda akan mendapatkan fakta yang mencengangkan, betapa provinsi tetangga Jawa Barat dan DKI itu lebih mirip monarki dari pada provinsi yang ada dalam sebuah negara kesatuan. Masih ada lagi di Kediri Jawa Timur. Suami selesai menjabat, para istri sibuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Lalu ada juga di Cimahi Jawa Barat. Istri mantan walikota menggantikan kedudukan suaminya menjadi walikota. Mau melangkah lebih tinggi lagi ? ya paling gampang menunjuk dinasti Soekarno, Presiden pertama RI ini memiliki seorang putri sulung yang kelak menjadi Presiden RI juga. Itu di tingkat lembaga negara daerah dan pusat. Belum di institusi lainnya. Untuk mudahnya, dan yang masih segar diingatan tentu Partai Demokrat yang baru saja menggelar KLB di Bali yang menghasilkan Ketua Umum dan Sekjen yang merupakan Bapak dan Anak. Ah sudahlah tak perlu dibahas, bikin cape aja …

Apakah ini sebuah bentuk Nepotisme ?

Apakah mereka para pemimpin yang saling memiliki pertalian darah itu telah melakukan Nepotisme ? Saya rasa tidak sesederhana itu. Jangan dulu gegabah menilai para pemimpin ini telah melakukan nepotisme hanya karena anak, istri, adik, ipar atau mertua sang Ketua terpilih menjadi pemimpin menggantikan atau berdampingan dengan sang Ketua tersebut.

Jika kita amati proses pemilihannya, kelihatannya semua dilakukan dengan mekanisme yang wajar, yang memenuhi syarat demokrasi. Mereka jelas-jelas meraih suara dalam sebuah pemilihan yang demokratis, bebas dan terbuka. Lalu dimana letak kesalahannya? mengapa setelah mereka terpilih barulah terasa kejanggalan itu ? 

Kalau memang ingin mencari kesalahannya, tentu saja kesalahan terbesar terletak pada para pemilih yang masih memiliki pola pikir yang sangat jadul, yakni masih berpikir bahwa jika seorang pemimpin sukses menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah atau organisasi, maka otomatis anak keturunannya dan seluruh keluarga besarnya akan sukses juga jika mengemban tugas yang sama. Nggak nyambung kan ? namun itulah faktanya. Banyak yang masih punya pikiran seperti itu. 

Sementara orang-orang yang mencalonkan diri dan kemudian terpilih itu, tentu saja mempunyai hak politik sebagai warga negara untuk menduduki jabatan publik. Jika akhirnya mereka terpilih karena faktor keturunan moyangnya, itu namanya hoki alias beruntung. Jangan heran apalagi iri. Bukan salah bunda mengandung, tapi salah rakyat nyoblos orang. 

Pentingnya budaya politik partisipan

Zaman sudah berubah, kehidupan sudah sedemikian melaju dengan pesatnya. Lihatlah negara – negara maju yang nyata-nyata pemerintahannya berbentuk Monarki. Sebagai contoh klasik adalah Kerajaan Inggris. Sangat jarang anggota keluarga kerajaan menduduki jabatan publik. Kalaupun melalui media massa sering kita lihat sepak terjang para pangeran tampan pewaris tahta kerajaan Inggris, Pangeran William dan Pangeran Harry melakukan hal-hal yang berkaitan dengan negaranya, publik mengetahui bahwa mereka adalah anggota angkatan bersenjata kerajaan Inggris, yang sebagaimana tradisi keprajuritan di setiap negara, sangat menumpukan segala pangkat dan jabatan pada kemampuan sang prajurit, bukan pada faktor keturunan apalagi kharisma. 

Begitu juga di negara-negara monarki lainnya, sangat dihindarkan mendudukkan anggota keluarga kerajaan sebagai pejabat publik. Kalaupun akhirnya jabatan itu jatuh ke tangan anggota kerajaan, semua dilakukan dengan proses fit and proper test yang ketat, akuntabel, dan berdasarkan pada kompetensi yang dimiliki seorang calon pejabat publik.

Sudah saatnya rakyat di negeri ini belajar banyak dan memahami lebih mendalam segala fenomena yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Segala carut marut di semua lini kehidupan negeri kita dewasa ini, boleh jadi karena andil kesalahan kita sebagai rakyatnya juga. Kesalahan yang bermuasal dari kemalasan berfikir, kejumudan dalam mempersepsi suatu permasalahan yang rumit, ketakutan untuk keluar dari zona aman, yang semuanya dibalut dengan kepercayaan palsu tentang kharisma, karomah, loyalitas, dan semacamnya. 

Inilah saat yang tepat bagi kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari bangku pendidikan baik formal maupun informal, tidak hanya sebatas sebagai pengetahuan kognitif saja, atau lebih parah lagi hanya sebatas alat mendapatkan pekerjaan, namun mengaplikasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kemajuan negeri ini. Sebagai langkah awal, marilah kita buka mata, hati, dan wawasan kita selebar-lebarnya sebelum memilih pemimpin kita. Belum bisa dikatakan sebagai insan demokratis jika kita datang ke TPS lalu mencoblos salah seorang calon tertentu, sementara kita tak memiliki referensi lengkap dan komprehensif tentang siapa calon yang telah kita pilih tersebut. Apalagi jika pilihan kita itu semata-mata berdasarkan namanya yang populer, penampilannya yang saleh, atau karena dia adalah keturunan si Fulan pemimpin yang karismatis itu. Sungguh sia-sia saja semua suara yang telah kita berikan itu. Tak akan membawa perubahan apalagi kebaikan sedikitpun.

Mari mulai benahi negeri kita dari sekarang, dari diri kita, lingkungan yang terdekat, dan dengan cara yang termudah. Hampir semua orang sudah memegang ponsel dengan fitur internet browser sekarang. Itu dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang figur calon pemimpin bangsa kita yang amanah dan dapat diandalkan di masa mendatang . Lalu berikan suara kita berdasarkan pengetahuan dan fakta yang benar demi kemajuan bangsa. Itulah demokrasi yang sesungguhnya. Sikap yang hanya dimiliki oleh sebuah bangsa yang berbudaya politik partisipan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.

Salam sayang,

anni